Realisasi APBD Kebumen Januari 2026: Pendapatan Daerah Capai 323 Miliar Rupiah
Realisasi APBD Kebumen Januari 2026: Pendapatan Daerah Capai 323 Miliar Rupiah
KEBUMEN – BPKPD Kabupaten Kebumen merilis laporan realisasi anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Januari 2026, setelah dilaksanakan rekonsiliasi pada tanggal 10 Februari. Berdasarkan data rekonsiliasi tersebut, capaian pendapatan daerah menunjukkan awal yang positif, sementara penyerapan belanja masih terus dipacu untuk mendukung percepatan pembangunan di awal tahun anggaran.
Mengenai rincian capaian pendapatan, hingga akhir Januari 2026, realisasi Pendapatan Daerah telah mencapai Rp. 323.279.573.900,00 atau sebesar 11,12% dari total target anggaran sebesar Rp. 2,90 triliun. Capaian ini didominasi oleh Pendapatan Transfer yang menyumbang sebesar Rp. 307,33 miliar, terutama dari transfer pemerintah pusat yang telah terealisasi 13,97% dari pagu. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp. 15,94 miliar atau 2,73%, yang bersumber dari sektor Pajak Daerah senilai Rp. 13,47 miliar, Retribusi Daerah Rp. 1,97 miliar, serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 496,69 juta.
Sementara itu, dari sisi pengeluaran, realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp. 59.543.823.629,00 atau baru terserap 1,98% dari total pagu belanja Rp. 2,99 triliun. Penyerapan ini masih terfokus pada Belanja Operasi, khususnya Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar Rp. 56,89 miliar. Untuk sektor Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer, hingga saat ini belum menunjukkan adanya penyerapan anggaran. Dengan kondisi tersebut, terdapat surplus anggaran sementara sebesar Rp. 263,74 miliar pada bulan pertama tahun 2026 ini.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu melakukan akselerasi digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah guna meminimalisir kebocoran serta mempermudah akses pembayaran bagi masyarakat. Selain itu, optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan—yang saat ini masih nol persen—harus menjadi prioritas melalui evaluasi kinerja BUMD agar dapat menyetorkan dividen secara tepat waktu. Di sisi lain, agar capaian belanja dapat optimal bagi pembangunan, pemerintah perlu mempercepat proses pengadaan barang dan jasa (lelang) sejak awal tahun, khususnya pada pos Belanja Modal seperti jalan, irigasi, dan bangunan, sehingga pengerjaan fisik dapat segera dimulai tanpa menumpuk di akhir tahun. Hal ini penting untuk memastikan manfaat pembangunan segera dirasakan oleh masyarakat Kebumen sekaligus menjaga perputaran ekonomi daerah tetap stabil
